Sabtu, 31 Januari 2009

REPOSISI GURU DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

I

GURU DAN TUGAS UTAMANYA

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI pasal 39 menyebutkan : Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Bab VI pasal 28 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran pendidik (guru) harus mempunyai : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Jika begitu pengertian ‘guru’ yang kita pakai, maka tugas utama seorang guru adalah mendidik, bukan hanya mengajar atau melatih anak.

Ahmad Tafsir (1994 : 78) merincikan peta tugas seorang guru itu :

1. Yang terbesar adalah mendidik dengan cara mengajar

2. Mendidik dengan cara memberi dorongan

3. Mendidik dengan cara memberi contoh

4. Mendidik dengan cara memuji

5. Mendidik dengan cara membiasakan

6. Mendidik dengan cara-cara lainnya.

Mochtar Buchori (1994 : 30-31) pernah mengatakan: idealnya, setiap guru – juga setiap ustadz dan setiap dosen – tidak hanya mengajar pada waktu ia berdiri di depan kelas, tetapi juga mendidik. Jadi, disamping membimbing para siswa untuk menguasai sejumlah pengetahuan dan ketrampilan (mengajar), seyogyanya guru juga membimbing siswa-siswanya mengembangkan segenap potensi yang ada dalam diri mereka (mendidik), bukan pamer pengetahuan untuk mendapatkan kekaguman dari siswanya.

Kemudian kemana sebenarnya arah/tujuan kita akan membawa anak didik itu. Tujuan yang akan kita capai ialah sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jika kita pahami secara mendalam, tujuan pendidikan nasional ini sesunguhnya amatlah ideal, sesuai dengan kehendak Islam atau agama Samawi lainnya, dan berbeda dari tujuan pendidikan yang terdapat di negara Barat yang sekuler. Betapa tidak, karena kita mendidik anak manusia dalam kepribadiannya yang utuh (terpadu). Semua potensi luhur anak (roh, rasa, hati, akal dan nafsu) haruslah dikembangkan. Ki Munadi mengatakan pendidikan yang diperlukan sekarang bukanlah pendidikan yang hanya berorientasi pada pengembangan aspek teknologi-kognitif, sehingga banyak melahirkan manusia pintar dan terampil tetapi lemah di bidang nilai moral dan spiritual, potensi-potensi luhur yang terdapat dalam diri setiap manusia menjadi terabaikan. Tetapi ‘pendidikan terpadu’ yang akan melahirkan manusia tangguh keimanannya, manusia intelektual yang spiritual, manusia yang mempunyai rasa kasih sayang, manusia yang menampilkan sifat-sifat kemuliaan, dan mampu mengubah dorongan nafsunya menjadi kekuatan menampilkan karya-karya positif bagi kehidupan umat manusia.

Orang yang paling depan untuk memerankan tugas pendidikan yang sungguh berat tersebut adalah semua guru, apakah ia guru kelas, guru mata pelajaran, guru agama dan para dosen perguruan tinggi.

II

KEDUDUKAN GURU DALAM PANDANGAN ISLAM

Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran Islam ialah penghargaan yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan nabi dan rasul. Mengapa demikian? Karena guru selalu terkait dengan ilmu pengetahuan, sedangkan Islam amat menghargai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu didapat dari adanya proses belajar dan mengajar. Orang yang belajar adalah calon guru dan yang mengajar adalah guru. Keduanya sangat dimuliakan oleh Islam.

Asma Hasan Fahmi (1979 : 165) mengutip beberapa hadis yang intisari adalah :

1. Tinta ulama lebih berharga daripada darah syuhada.

2. Orang berpengetahuan (guru) melebihi derajat orang yang senang beribadat, yang berpuasa dan yang menghabiskan waktu malamnya untuk mengerjakan salat, bahkan melebihi kebaikan orang yang berperang di jalan Allah.

Al-Ghazali mengatakan: orang alim (guru) yang bersedia mengamalkan dan mengajarkan ilmunya adalah orang besar di semua kerajaan langit, dia seperti matahari yang menerangi alam, ia mempunyai cahaya dalam dirinya, seperti minyak wangi yang harum dan mengharumi orang lain.

Asma (1979 : 167) menceritakan betapa besarnya penghargaan masyarakat Islam terhadap seorangguru berdasarkan sumber-sumber berbahasa Arab dikatakan bahwa tatkala Imam al-Haramain meninggal dunia, pasar-pasar ditutup, mimbar di universitas ditutup, mahasiswanya sebanyak 400 orang memecahkan tempat tinta serta mematahkan pena mereka; mereka berada dalam keadaan dukacita selama satu tahun.

Kedudukan guru yang demikian tinggi dalam Islam kelihatan memang berbeda dari kedudukan guru di dunia Barat. Perbedaan itu jelas karena di Barat kedudukan guru itu tidak memiliki nilai kelangitan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila di Barat guru tidak lebih dari sekadar orang yang pengetahuannya lebih banyak daripada murid. Hubungan guru-murid pun tidak lebih dari sekadar hubungan pemberi dan penerima, hubungan kepentingan dan jasa.

Guru yang dihargai seperti demikian tentu saja guru yang betul-betul menjalankan tugasnya sebagai pendidik sebagaimana dikemukakan terdahulu.

III

PROFIL GURU INDONESIA DEWASA INI

H.A.R. Tilaar (1999 : 285-291) mengemukakan profil guru Indonesia dewasa ini dengan citra yang cukup menyakitkan tetapi harus kita terima dengan sabar untuk introspeksi diri dan menjadi cambuk meningkatkan citra dan posisi guru di masa depan. Menurut Tilaar, profil guru Indonesia dewasa ini antara lain adalah:

1. Profesi guru adalah profesi yang kerdil

Ada yang mengatakan bahwa profesi guru sudah diambang kematian karena bukan saja tidak diminati oleh putera-putera bangsa yang terbaik tetapi juga karena masyarakat sendiri tidak memberikan penghargaan yang wajar terhadap profesi guru. Bagi pemuda dewasa ini apabila ada pilihan untuk memasuki dunia profesi maka barangkali pilihan yang terakhir adalah profesi guru. Lihat saja misalnya apa yang terjadi di dalam UMPTN, pilihan yang paling bawah adalah memasuki LPTK. Hal ini sebenarnya bukan hanya menjadi monopoli profesi guru tetapi juga mulai menggerogoti profesi-profesi yang lain yang kurang menjanjikan imbalan ekonomisnya.

2. Rendahnya mutu pendidikan mencitrakan mutu guru yang rendah

Menurut Menko Kesra (sewaktu M. Yusuf Kalla) bahwa mutu pendidikan kita jauh di bawah standar negara-negara tetangga. Tingkat kesukaran soal ujian akhir Bahasa Inggris SD di Malaysia setaraf dengan tingkat kesukaran ujian akhir untuk mata pelajaran yang sama di SMA kita. Salah satu penyebabnya ialah rendahnya kualifikasi mutu guru. Sejalan dengan itu, Tilaar menunjukkan fakta bahwa berdasarkan data tahun 1995/1996 dikatakan dari jumlah 2,17 juta guru SD, SMP dan SMA hanya 27% yang memenuhi syarat dan selebihnya tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat itu terdiri dari 54% guru SD dan 19% guru SMP/SMA. Dari 1,3 juta guru SD sebanyak 90% tidak memenuhi syarat atau berijazah kurang dari D2, kemudian guru SMP/SMA baru 52% guru yang berkualifikasi S1 ke atas.

Kemudian fakta yang diungkapkan oleh Syafi’i (2005 : 66-67), persentase guru menurut kelayakan mengajar pada tahun 2002/2003 diberbagai satuan pendidikan adalah: SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta); SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta); SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta); SMK 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).

Perlu diketahui bahwa standar kualifikasi ijazah minimum untuk guru tiap jenjang pendidikan yang dipakai saat itu belum lagi menggunakan standar kualifikasi akademik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan: untuk pendidik di tingkat pendidikan anak usia dini, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK minimum D-IV atau Sarjana Strata 1 ditambah dengan kesesuaian jurusan/bidang keahliannya.

Sudah dapat dibayangkan betapa banyak jumlah guru-guru yang belum memenuhi standar kualifikasi tersebut. Tetapi haruslah disadari bahwa kualifikasi ijazah bukanlah satu-satunya varian yang menentukan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Varian kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan sosial serta kesadaran batinnya untuk mendidik sebenarnya sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas proses dan output pendidikan. Bukankah kita semua yang hadir di sini merupakan produk pendidikan masa lalu, yang keadaan guru-guru pada saat itu kebanyakannya di bawah standar kualifikasi akademik tersebut?

3. Penghargaan masyarakat yang kurang

Suatu profesi akan hidup dan berkembang apabila profesi tersebut dihargai oleh masyarakat. Penghargaan masyarakat terhadap suatu profesi ditunjukkan di dalam keinginan masyarakat untuk memilih profesi tersebut sebagai suatu pilihan unggulan dan sejalan dengan itu pula memberikan penghargaan yang setimpal kepada profesi tersebut. Masyarakat kurang menyadari akan posisi strategis guru dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga sering menempatkan posisi guru pada wilayah periferal karena mungkin sebagian masyarakat telah keracunan paham materialisme dan hukum pasar. Mata rantai itu juga bersambung kepada sikap pemerintah yang setengah hati terhadap pengembangan dan penghargaan profesi guru. Untuk ini, kehadiran undang-undang tentang guru sangat diperlukan.

Selain itu, dapat pula penulis tambahkan :

4. Masih berkembangnya paham dikhotomis pendidikan

Dikhotomi pendidikan umum dan pendidikan agama, dikhotomi peran guru mata pelajaran umum dan guru agama, dikhotomi praktik penyelenggaraan pendidikan Departemen Pendidikan Nasional dan lembaga pendidikan yang ditangani oleh Departemen Agama.

Dikhotomi-dikhotomi ini membuat posisi dan peran masing-masing guru menjadi tidak bisa sepenuhnya jalan. Pembinaan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia seolah-olah hanyalah tugas guru agama dan demikian pula sebaliknya.

5. Terpasung dalam Manajemen Birokratik-Sentralistik

Guru-guru berada dalam posisi hanya sebagai pelaksana dari kehendak atau kebijakan dari pusat atau pimpinan, padahal distribusi kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan dengan segala daya dukungnya belum merata, Guru-guru dipaksa untuk memenuhi berbagai tuntutan administrasi yang dirancang oleh pimpinan penyelenggara pendidikan. Akibatnya guru-guru kehilangan daya kreativitas dan inovasinya dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang dibutuhkan oleh para siswa.

Terus berkembangnya tuntutan standar mutu pendidikan secara nasional melalui Ujian Nasional dalam level yang sama seluruh Indonesia, memaksa sekolah dan guru-guru di daerah bekerja keras untuk mengejar level nilai kelulusan kognitif. Aspek-aspek tujuan pendidikan nasional lainnya seperti keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan sebagainya mungkin sekali menjadi terabaikan. Situasi pendidikan di sekolah berubah menjadi seperti kursus (teknologi-kognitif).

Kepengawasan pendidikan pun berjalan menurut manajemen birokratik-sentralistik itu, sehingga lebih banyak bersifat administrasi dengan pola otoriter dan komunikasi satu arah. Sebenarnya hal yang sangat dibutuhkan oleh guru-guru adalah bimbingan dan komunikasi dua arah dalam kerangka pemecahan masalah pendidikan di lapangan dan pengembangan profesionalitasnya.

IV

POSISI PROFESI GURU YANG DIHARAPKAN

1. Secara personal guru harus menjadikan dirinya orang yang betul-betul profesional.

2. Peningkatan pendidikan guru menjadi perhatian pemerintah (pusat dan daerah).

3. Penghargaan masyarakat terhadap profesi guru haruslah berubah dari materialisme kepada nilai-nilai sosial dan nilai kelangitan. Untuk perubahan ini, guru-guru juga harus berubah dari hanya mengajar atau melatih saja menjadi mendidik anak bangsa secara terpadu.

4. Profesi guru haruslah mendapatkan jaminan hukum, hak dan kewajiban, jaminan sosial dan kesejahteraan hidup dari pemerintah secara serius karena mereka sesungguhnya adalah menempati posisi strategis dalam membangun SDM bangsa ini. Bangsa akan maju jika SDM nya kuat/berkualitas.

5. Keterlibatan guru dalam merencanakan dan menentukan kebijaksanaan pendidikan baik nasional maupun di tingkat daerah.

6. Tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pemerintah adalah mitra guru dalam mengembangkan kualitas SDM melalui pendidikan.

V

PENUTUP

Untuk mengakhiri uraian ini ingin penulis sampaikan bahwa hal yang sangat penting untuk melakukan reposisi guru dalam pendidikan nasional kepada profesinya yang ideal adalah tergantung dari kemauan dan upaya guru itu sendiri dalam mengembangkan dirinya, kemauan pemerintah dan penghargaan masyarakat akan profesi guru.

Senin, 26 Januari 2009

MENIMBANG BHP UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

A. Pendahuluan

TERMAKTUBNYA badan hukum pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam Pasal 53 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijadikan dasar oleh Pemerintah untuk segera membuat UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) tersebut dengan DPR. Namun dalam proses pembahasan sampai diundangkan terjadi pro dan kontra di kalangan pemerhati dan pelaku pendidikan di tanah air.

Melalui UU No. 9 tahun 2009 tentang BHP, pemerintah bermaksud menyeragamkan bentuk hukum penyelenggara pendidikan, agar pendidikan tidak dijadikan ladang usaha dan bisnis untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sebaliknya penyelenggaraan pendidikan haruslah turut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi pertanyaan, apakah kebijakan tersebut merupakan solusi yang efektif untuk dunia pendidikan?

Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) memang sudah ditetapkan. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang telah membaca UU tersebut menjadi pesimistis bahwa pembentukan BHP sebagai pelaksana dan penyelenggara pendidikan menjadi jalan keluar yang efektif dan komprehensif untuk memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan nasional, mengingat dunia pendidikan kini sudah pada puncak kemerosotannya.

Di dalam Pasal 2 UU BHP memang disebutkan bahwa satuan pendidikan tinggi yang didirikan pemerintah atau masyarakat berbentuk BHP sedangkan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dapat berbentuk badan hukum pendidikan.

Kata dapat sengaja dicetak miring untuk menegaskan bahwa memang yang wajib berbentuk badan hukum pendidikan adalah satuan pendidikan tinggi, sementara bagi satuan pendidikan di bawahnya tidak menjadi keharusan dalam bentuk BHP. Padahal sebuah universitas seharusnya berperan sebagai pengendali pertumbuhan sebuah negara terlebih khusus dalam bidang perkembangan ekonomi dan sosial seperti yang dikemukakan oleh Klerk dalam buku The Uses Of University:

the basic reality, for the university, is the wide spread recognition that new knowledge is the most important factor economic and social growth. We are just now perceiving that the university’s invisible product, knowledge, may be most powerful single element in our culture, affecting the rise and fall of professions and even of social classes, of regions and even of nations.[1]

Dibukanya kesempatan masyarakat umum untuk turut serta menyelenggarakan pendidikan akan membawa konsekuensi positif dan negatif. Pengaturan yang membatasi privatisasi dan komersialisasi pendidikan sudah sepatutnya menjadi fokus perhatian kita semua.

B. Karakteristik BHP

Di perguruan tinggi, konsep otonomi sebenarnya sudah berjalan kurang lebih enam tahun seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Pemikiran akan perlunya otonomi inilah yang melahirkan UU BHP. Di samping itu, sebagai konsekuensi diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 53 mengamanatkan dibentuknya badan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

Tujuan dibentuknya BHP adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud kemandirian serta otonomi pada pendidikan tinggi yang pada akhirnya berkembang kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas dan mobilitas. Hal ini dimaksudkan agar PT mampu meningkatkan kualitas, kredibilitas, efisiensi dan profesionalisme pendidikan, seiring dengan otonomi yang diberikan kepada pihak penyelenggara atau satuan pendidikan.

BHP diharapkan dapat menjadi lembaga nirlaba dan sekaligus sebagai legal entity yang berbadan hukum. Karenanya, perannya lebih mengutamakan pada upaya peningkatan mutu daripada mencari keuntungan. Kalaupun ada hasil usaha, maka dana itu diinvestasikan untuk upaya peningkatan mutu dan tidak akan dikenai pajak. Sementara pengelolaan secara korporatif, dimaksudkan sebagai upaya mendorong kemandirian lembaga pendidikan. Prinsip kemandirian sebagai entitas legal, BHP dapat bertindak sebagai subjek hukum mandiri.

Dengan demikian, BHP dapat mengikatkan diri melalui perjanjian dengan pihak lain yang berkonsekuensi kepada kekayaan, hak, utang atau kewajiban. Konsekuensi lebih lanjut adalah BHP harus membukukan kekayaan utang dan hasil operasinya dengan menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Mereka juga harus siap diaudit oleh lembaga independen atau akuntan publik atas biaya sendiri.

Badan Hukum Pendidikan (BHP) menawarkan solusi akan fleksibilitas tersebut. Apabila PT sudah menjadi badan hukum, maka perguruan tinggi diberi wewenang untuk menggali sumber- sumber dana secara lebih fleksibel, demikian juga penggunaannya. Banyak pihak yang mengartikan BHP dengan kemandirian dalam arti sempit. Banyak orang mengartikan dengan BHP, perguruan tinggi harus mampu self financing.

Suasana kemandirian dan otonomi dalam pendidikan sekilas memang berpotensi besar menciptakan pendidikan dengan kualitas, kredibilitas, efisiensi, dan profesionalisme yang bagus. Pihak penyelenggara pendidikan bisa bebas sesuai dengan kreativitasnya memajukan pendidikan yang dijalankan berdasarkan pemetaan dan strategi yang telah dirancang. Penyelenggara pendidikan pun tidak perlu terhambat akan adanya jeratan birokrasi yang berbelit-belit seperti yang terjadi selama ini.[2]

Di Amerika sendiri, Universitas yang berorientasi pada profit (For-profit University) jumlahnya telah berkembang untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada. Namun sebagai universitas yang berorientasi pada pasar, mereka memiliki spesifikasi yang khas dan berbeda antara satu universitas dengan universitas lainnya. Sejumlah universitas tersebut diantaranya University of Phoenix’s yang memiliki focus pada pelayanan pendidikan bagi para pekerja, Strayer University yang berorientasi pada telekomunikasi dan administrasi bisnis, Concord Law School yang menyelenggarakan proses pembelajarannya berbasis online, dan Cardean University, Cabang dari Michael Milken, menawarkan pendidikan bisnis online, termasuk MBAS.[3] Kekhasan yang ditawarkan adalah menjadi hal yang sangat penting dalam “dunia bisnis” agar dapat bersaing dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Adrian Wooldrige “Mass higher education is forcing universities to become more diverse, more global and much more competitive.”[4] Kondisi ini memang harus diantisipasi, karena beberapa alasan. Pertama, demokratisasi pendidikan tinggi yang menyebabkan terjadinya massifikasi. Kedua, berkembangnya “ekonomi pengetahuan” dimana pengetahuan menggantikan sumber-sumber fisik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Ketiga, factor globalisasi dimana sejumlah perguruan tinggi membuka kampusnya di berbagai Negara; dan tumbuhnya sejumlah Negara yang mencoba mengalihkan pendidikan tingginya menjadi suatu industri yang dapat di eksport. Keempat, karena faktor kompetisi dalam penggalian dana.[5]

Dalam konteks Indonesia, apabila sebuah PT akan berbadan hukum (BHP) ada beberapa hal yang tetap harus dipertimbangkan secara masak. Terutama yang berkaitan dengan masalah SDM dan kultur akademik. Karena dengan BHP akan terjadi perubahan yang sangat mendasar yang harus diterima oleh komponen-komponen stakeholder dari PT. Misalnya nanti akan ada Wali Amanah yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan arah kebijakan yang selama ini diambil oleh Senat .

Apabila sudah menjadi BHP, diperlukan juga kesiapan untuk menerima orang luar sebagai pengelola. Kesiapan unit-unit (baik fakultas maupun unit-lain di lingkungan universitas) untuk responsif terhadap dinamika pasar. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan universitas untuk melakukan subsidi silang.

BHP juga memerlukan kesiapan lembaga (walaupun tidak seluruhnya) untuk tidak selalu menjadi cost centre. Kalau bisa justru menjadi profit centre. Seluruh lembaga dan unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di PT tersebut diarahkan untuk mampu menghasilkan uang untuk pengembangan institusi. Persiapan inilah terutama yang harus dilakukan agar PT dapat menjadi BHP secara baik.

Di samping itu ada persyaratan-persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya, misalnya persyaratan administrasi, harus mampu melakukan identifikasi aset yang dimiliki dan sebagainya.

C. BHP dan Upaya Privatisasi Lembaga Pendidikan (Tinggi)

Istilah privatisasi sangat kental dengan pendekatan modal. Sebagai lembaga yang berbasis modal, maka lembaga pendidikan yang telah di privatisasi akan berhitung untung-rugi dalam setiap aktivitasnya, seperti layaknya lembaga bisnis. Privatisasi itu memang berangkat dari konsep liberalisme dan kapitalisme, di mana model pelayanan sudah membidik segmen tertentu demi perputaran modal.

Jika tidak hati-hati, privatisasi pendidikan bisa juga pada akhirnya menjadi komersialisasi pendidikan, dimana dunia pendidikan berubah menjadi lahan bisnis yang menerapkan prinsip ekonomi: Dengan modal sesedikit mungkin untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Konsep BHP secara mudah bisa diidentikkan dengan sebuah korporasi dalam dunia bisnis, yang menyebabkan terjadinya komersialisasi pelayanan pendidikan. Akibatnya adalah konsentrasi institusi pendidikan akan terpecah kepada pemikiran dan kegiatan “bisnis,” yang otomatis akan mengubah nuansa akademik secara langsung ataupun tidak langsung.

Edi Suharto[6] menilai bahwa privatisasi pendidikan terjadi karena dua hal. Pertama, privatisasi didorong oleh motivasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena Pemerintah merasa kurang mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik. Kedua, privatisasi adalah anak kandung liberalisme yang semakin mengglobal dan menyentuh berbagai bidang kehidupan.[7] Pada bagian lain, Suharto berpendapat bahwa privatisasi pendidikan tidak hanya berdampak negative, tetapi juga bisa berdampak positif. Di antara dampak positifnya adalah dengan privatisasi pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan tertentu, Pemerintah dapat mengalihkan anggaran yang tersedia untuk membiayai aspek lain yang lebih mendesak, seperti untuk membiayai “pendidikan alternative” dan pendidikan untuk kalangan miskin, anak jalanan atau suku terasing. Di samping itu, dengan privatisasi memungkinkan lembaga pendidikan berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction) yang pada gilirannya mengutamakan pada kualitas proses dan hasil pendidikan, dengan membangun semua faktor pendukung, seperti sarana dan prasarana, kurikulum, dan para pendidik dan tenaga kependidikannya yang juga berkualitas. Namun sebaliknya apabila privatisasi pendidikan tidak diatur secara jelas dengan aturan dan penerapannya yang ketat akan berdampak negatif yang sangat berat. Di antara dampak negatif yang mungkin terjadi adalah pertama, biaya pendidikan jelas menjadi mahal. Pendidikan menjadi 'barang mewah' yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas, khususnya kelas bawah; Kedua, memperlebar gap dalam kualitas pendidikan; Ketiga, melahirkan diskriminasi sosial; Keempat, menimbulkan stigmatisasi; Kelima, menggeser budaya akademik menjadi budaya ekonomis; Keenam, memacu konsumerisme dan gaya hidup 'besar pasak daripada tiang'; Ketujuh, memperburuk kualitas SDM dan kepemimpinan masa depan, dan kedelapan, mereduksi fungsi pendidikan sebagai pemutus rantai kemiskinan.[8]

Masalah lain yang perlu dicermati adalah apakah pihak penyelenggara pendidikan dengan menjalankan ”usaha bisnisnya” benar-benar bisa menghidupi semua aktivitas universitas yang begitu banyak. Mungkin bagi institusi yang punya manajemen yang sangat bagus, dan benar-benar berhasil, perkara ini tidak menjadi masalah, namun bagaimana dengan institusi yang ”usaha bisnisnya” tidak berjalan dengan baik, atau hanya dengan mengandalkan”usaha bisnis” saja tidak mencukupi?

Di kebanyakan negara, University Cooperation sebagai koperasi yang biasa melakukan usaha bisnis di lingkungan universitas memang memegang peran dalam menghidupi aktivitas universitas, namun sedikit sekali atau bahkan tidak ada perguruan tinggi negeri di negara maju yang menggantungkan sumber dana untuk menghidupkan aktivitasnya hanya dari usaha bisnis semata.[9]

D. BHP dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat, menyatakan: “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Sedangkan, Ayat (4) nya menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Pasal 31 di atas, menegaskan bahwa Pemerintah punya tanggung jawab penuh atas terselenggaranya sistem pendidikan yang menjamin setiap warga negaranya dapat mengenyam pendidikan secara layak dan bermutu. Pemerintahlah yang seharusnya mengelola bidang pendidikan, baik pembiayaannya maupun kurikulumnya. Karena keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan suatu bangsa akan berpengaruh terhadap kualitas bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, baik/buruknya pendidikan akan berdampak langsung pada baik/buruknya suatu negara. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan dunia pendidikan sejalan dengan kemajuan suatu Negara. Kesadaran inilah yang dijadikan dasar oleh Li Lanqing, mantan Wakil Perdana Menteri Cina, dalam melakukan reformasi pendidikan di negaranya. Li Lanqing menyatakan:

Providing decent education should be a government responsibility. Basic education, especially compulsory education, should depend primarily on government allocations. Vocational education should also be guided by the government, which should fund expansion of its infrastructure. Higher education now depends principally on the government for financial backing…. [10]

Untuk menegaskan keyakinannya, pada bagian lain Li Lanqing menyatakan “I don’t doubt that our education system would have performed much better if we had funded it more.[11] Keyakinan ini kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah kebijakan Pemerintah, dengan mengucurkan dana bagi dunia pendidikan yang dari tahun ke tahun terus meningkat secara mantap hingga mencapai rata-rata 20% dari gross domestic product (GDP) sejak 1992. Pada 2002, total dana mencapai 548 milyar yuan[12] atau 84,2 milyar yuan lebih besar dari tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan sebesar 18%. Ini adalah 58 kali lebih besar dari tahun 1978 (9,8 milyar yuan), dan lima kali lebih besar yang dihabiskan pada tahun 1993 yang hanya sebesar 106 milyar yuan. Di luar itu, alokasi dana negara pada tahun 2002 sebesar 349,1 milyar yuan, atau 3,41% dari GDP. Ini adalah 43,4 milyar lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 305,7 milyar yuan, atau meningkat 14%, dan 37 kali dari alokasi tahun 1989 yang mencapai 9,4 milyar. Ini juga 4 kali lebih besar dari tahun 1993 yang menghabiskan anggaran 86,8 milyar yuan.[13] Amerika sendiri menghabiskan dana sebesar US$22.000[14] per siswa. Denmark sekitar US$12.000, Australia hampir US$10.000, Jerman dan Spanyol hampir sama sekitar US$7.000, dan Mexico lebih dari US$5.000.[15] Sementara Indonesia, untuk tingkat pendidikan dasar mengeluarkan biaya rata-rata US$110 per siswa, atau sekitar sepertiga dari yang dikeluarkan India yang mencapai US$396. Jumlah itu jauh di bawah Malaysia yang menyediakan US$1.897. Untuk pendidikan menengah, kita memang tidak begitu jauh dengan Filipina yang menyediakan US$452, dan Indonesia US$315. Namun, itu tetap masih jauh di bawah Malaysia yang menyediakan US$2.923 atau India dengan US$712.[16]

Melihat perbandingan angka di atas, jelas bahwa kesadaran Pemerintah kita akan pentingnya berinvestasi dalam pendidikan tampaknya belum muncul. Sikap pemerintah tersebut setidaknya mencerminkan dua hal. Pertama, pengeluaran pendidikan masih dilihat sebagai biaya. Dalam perspektif ekonomi, biaya atau sering kali disebut beban adalah penurunan dalam modal pemilik yang biasanya melalui pengeluaran uang atau penggunaan aktiva.[17] Karena itu, sesuai dengan prinsip ekonomi, semua biaya harus dipangkas atau sedapat mungkin ditekan sekecil mungkin. Penempatan pendidikan dalam perspektif biaya disebabkan oleh tidak adanya komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang menjadi kewajibannya atau malah pemerintah tidak mengetahui pentingnya pendidikan. Jika dua asumsi tersebut benar, upaya untuk terus meneriakkan bahkan memaksa pemerintah agar sadar dan mau menjalankan kewajibannya merupakan langkah penting.

Kedua, belum ada program yang jelas. Proses penganggaran tidak hanya berkaitan dengan uang, tapi juga dengan apa yang akan dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu saja, apabila pemerintah memiliki rencana mengenai pendidikan, disediakan dana untuk mendukung rencana tersebut. Kemungkinan lain, bisa saja pemerintah telah memiliki rencana (program) tapi tidak membutuhkan dana yang besar. Tanpa menyediakan anggaran minimal 20 persen dari total APBN/APBD seperti amanat UUD 1945, program sudah bisa dijalankan. Mengenai program pendidikan, memang hanya pemerintah yang mengetahuinya. Hal tersebut tergambar dalam mekanisme penganggaran keuangan Departemen Pendidikan.[18] Jelas terlihat, dari penentuan dan penjabaran kebijakan hingga monitoring dibuat sangat sentralistis. Jika demikian kondisinya, memaksa pemerintah menyediakan anggaran besar tidak membawa dampak apa pun bagi peningkatan mutu pendidikan. Sebab, masalahnya bukan pada kekurangan dana, melainkan pemerintah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan. Apabila ini tetap dipaksakan, bukan tidak mungkin dana yang melimpah akan habis di korupsi.

Langkah yang diambil Pemerintah untuk menutupi ketidakmampuannya tersebut adalah berlindung pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 9 yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal ini kemudian ditafsirkan bahwa masyarakat juga punya tanggung jawab untuk membiayai pendidikan. Pembiayaan pendidikan bukan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah, harus terjadi sharing cost dengan masyarakat.

Tafsiran tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk Undang-Undang mengenai Badan Hukum Pendidikan. Dengan kata lain, BHP adalah upaya pengalihan tanggung jawab negara terhadap pendidikan dengan meminta masyarakat memikul pembiayaan pendidikan.

Pemerintah berpandangan bahwa apabila BHP ini dapat dilaksanakan maka kelak tidak akan ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Hal ini sebagaimana tertuang dalam lembar penjelasan atas UU BHP tersebut, lembaga pendidikan diharapkan meningkat kemampuannya secara mandiri dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan agar pendidikan tinggi dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan bermutu.

E. Dampak BHP Terhadap Proses, Produk, dan Impact PT

Apabila konsep ini diterapkan di pendidikan tinggi akan berdampak pada berbagai dimensi kehidupan perguruan tinggi tersebut. Bagi perguruan tinggi sendiri, konsep ini menawarkan satu peluang untuk mengumpulkan dana bagi pengembangan perguruan tinggi. Dengan dana yang memadai, ia akan dapat mengembangkan dan melaksanakan fungsinya dengan maksimal, seperti melaksanakan berbagai penelitian untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa yang inovatif, melaksanakan pendidikan untuk menghasilkan warga Negara yang “baik”, dan tidak kalah pentingnya melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat agar bisa lebih tumbuh dan berkembang. Untuk itu semua diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kuliah, lapangan dan sarana olah raga, dan berbagai sarana dan prasarana lain yang mendukung optimalnya proses perkuliahan. Langkah privatisasi bisa jadi diambil sebagai alternative oleh perguruan tinggi karena untuk memenuhi semua tuntutan di atas diperlukan dana yang besar sementara pemerintah tidak (mau) sanggup memenuhi kebutuhan tersebut.

Konsekuensi logis lain dari diberlakukannya BHP bagi kehidupan perguruan tinggi adalah mereka akan berlomba membuka program baru atau menjalankan strategi penjaringan mahasiswa baru dan menaikkan biaya pendidikan untuk mendatangkan dana. Seperti halnya saat ini terdapat sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) yang (berstatus BHMN) berlomba-lomba membuka program studi baru, seperti diploma dan ekstensi, yang bisa "membunuh" keberadaan perguruan tinggi swasta.

Ada upaya lain sebenarnya yang dapat dilakukan, seperti menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mengembangkan produk-produk baru melalui berbagai penelitian. Sebagaimana dikutip dalam buku Academic Capitalism, bahwa dengan melakukan kontrak kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal seperti perusahaan, lembaga umum dan pemerintah akan mampu meningkatkan sumber pendanaan dan menjadi “aktor social yang relevant[19]

Kondisi di atas dapat berdampak pada terjadinya perubahan yang negatif pada hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang diharapkan dapat melepaskan bangsa ini dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan dapat menjadi komoditas bisnis yang menguntungkan. Peserta didik dari keluarga miskin tidak akan mampu membayar biaya kuliah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang mahal. Alhasil, apabila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka terpaksa mencari universitas "ecek-ecek". Dampak lainnya adalah mutu pendidikan tinggi negeri akan merosot karena dasar penerimaan mahasiswa baru tidak lagi pada potensi dan kemampuan calon mahasiswa, tetapi pada hasil tawar menawar modal yang dapat disetorkan. Lama-kelamaan PTN-PTN terkemuka dihuni orang-orang di bawah standar, tetapi mampu membayar sumbangan besar. Hal itu akan kian memarjinalkan kaum miskin dari akses pendidikan tinggi yang bermutu.

Dampak lain dari diberlakukannya BHP adalah tidak bisa dielakkannya praktik komersialisasi pendidikan. Ilmu pengetahuan layaknya sebuah komoditas perdagangan. Istilah Dirjen Dikti bahwa “The distinction between knowledge and commodity has narrowed”.[20] Pendapat ini tidak jauh dari tafsiran “jika ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka harus rela membayar mahal”. Akibatnya, konsep ’mengamalkan’ ilmu lebih karena dorongan materi daripada untuk ’ibadah’, yaitu untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama kuliah. Di sisi lain, hubungan peserta didik/mahasiswa dengan guru/dosen yang diibaratkan seperti anak dan orang tua akan luntur. Hal ini karena mereka merasa telah membayar mahal dan harus mendapatkan pelayanan terbaik. Tuntutan lebih diakibatkan karena dorongan materialisme. Sebagaimana dalam dunia perdagangan, konsumen adalah raja. Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini akan merubah norma yang selama ini kita yakini, bahwa guru adalah orang tua kedua yang juga harus kita hormati.

Konsep subsidi silang dalam dunia pendidikan, yaitu pemberian beasiswa bagi golongan tidak mampu yang diambil dari biaya pendidikan dari golongan kaya, sempat menjadi alternatif. Namun apakah ini akan efektif? Hal ini sangat diragukan, karena jumlah golongan tidak mampu lebih banyak daripada golongan mampu. Di samping itu juga harus diperhatikan dampak psikis yang mungkin akan muncul, jika biaya pendidikan golongan tidak mampu menjadi beban bagi golongan mampu. Oleh karena itu, menjadikan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat adalah lebih bijak.

Konsekuensinya, uang masuk dan uang sumbangan pendidikan yang tinggi harus dipikul mahasiswa. Penerimaan mahasiswa jalur “patas” menjadi pilihan banyak universitas. Fakta menunjukkan, meskipun pemerintah memberikan subsidi sekitar 40% untuk perguruan tinggi, biaya pendidikan tinggi masih mahal. Lalu apa jadinya jika subsidi itu tidak ada dan pihak perguruan tinggi sedikit mendapat pemasukan? Dalam konteks PT, kondisi ini, sebagaimana disebutkan Slaughter & Leslie, bisa menyebabkan berlakunya teori ketergantungan (dependency theory) yaitu hal dimana jika pembiayaan mendasar sebuah PT tidak terpenuhi maka lembaga tersebut akan mencari alternatif pembiayaan sendiri dari sumber-sumber lain[21]. Salah satu alternatif penggalian sumber dana yang sering menimbulkan gejolak di beberapa PT yang telah masuk dalam program BHP adalah kebijakan kenaikan SPP bagi mahasiswa.

Kalangan penentang UU BHP mencemaskan perubahan perguruan tinggi menjadi BHP sebagai kecenderungan lebih lanjut dari komodifikasi dan komersialisasi pendidikan. Kecemasan yang berlanjut menjadi penentangan terhadap konsep BHP itu pada dasarnya bersumber dari pengamatan kalangan publik atas pengalaman beberapa universitas negeri yang sejak tahun 2000 berubah menjadi badan hukum milik negara (BHMN).[22]

Sama halnya dengan layanan kesehatan, sektor pendidikan pun hendaknya dianggap sebagai hak dasar bagi setiap warga negara di mana pemerintah wajib memenuhinya. Jika model pelayanan di sektor tersebut sudah terjerumus pada privatisasi, taruhannya adalah pada generasi penerus bangsa.

Meski niat dan tujuan perubahan universitas negeri tersebut menjadi BHMN, antara lain, adalah untuk membuat mereka menjadi lebih otonom dalam berbagai aspek pengelolaannya, tetapi apa yang dilihat publik adalah kian meningkatnya berbagai pembiayaan untuk belajar di perguruan tinggi negeri BHMN, khususnya. Karena itulah, banyak kalangan publik melihat bahwa perubahan tersebut tidak lain hanyalah komodifikasi dan komersialisasi pendidikan tinggi, khususnya yang diselenggarakan negara melalui perguruan tinggi negeri.

Kecenderungan pendidikan tinggi menjadi sebuah komoditas yang mencakup proses komersialisasi dan bahkan 'marketization' pada dasarnya juga bertentangan dengan gagasan, wacana, dan konsep tentang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai sebuah public good, kebajikan publik. Pendidikan tinggi khususnya dalam konteks sebagai sebuah public good memang bertugas bukan hanya untuk melaksanakan proses transfer dan transmisi ilmu pengetahuan dan keahlian, tetapi juga membentuk kepribadian dan watak anak didik dan bangsa.

Dampak lebih jauh bila BHP diterapkan di PT adalah akan menghasilkan lulusan-lulusan yang kehilangan rasa solidaritas sosial di masa datang. Apabila seseorang masuk fakultas kedokteran dengan membayar Rp 250 juta, bahkan Rp 1 milyar, apa motivasi mereka setelah lulus? Pasti mencari uang agar modal mereka untuk kuliah cepat kembali.

Melihat berbagai dampak yang akan muncul sebagai akibat dari diterapkannya konsep BHP di PT, maka seharusnya ada peninjauan kembali terhadap UU BHP sehingga perguruan tinggi, khususnya PTN, menjalankan fungsinya sebagai kampus kerakyatan yang dapat diakses orang miskin. Karena jelas ketika kita bercermin pada pengalaman di empat PTN terkemuka yang proses privatisasinya merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat. Perlu ada suatu pemikiran untuk membangun dan mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, tetapi berkualitas. Pendidikan tinggi berbasis masyarakat ini diharapkan dapat menjadi satu pilihan yang tepat bagi calon peserta didik yang tak mampu dan tak sanggup membayar uang masuk yang mahal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak agar pengelolaan pendidikan tinggi ini tidak lepas kendali sehingga mengarah ke komersialisasi pendidikan.

F. Penutup

Dengan berkaca dari berbagai pembahasan di atas, tentang diterapkannya konsep Badan Hukum Pendidikan (BHP) untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pertama, bahwa UU BHP hanyalah penyempurnaan dari pelaksanaan konsep PP No. 60 dan 61 tahun 1999 soal BHMN. Dalam konsep ini diperkenalkan soal otonomi pendidikan yang diharapkan lembaga pendidikan lebih otonom dalam menggali dana dan lepas dari beban anggaran pemerintah. Sebenarnya konsep otonomi kampus bagi pemerintah itu hanyalah satu aspek yakni pembiayaan (anggaran), tapi dalam aspek lain semisal kurikulum, kebebasan berekspresi, dan lain-lain, pemerintah masih mengintervensi. Karena tanggung jawab negara dihilangkan (baca; subsidi pendidikan) maka kampus/lembaga pendidikan harus menggali dana sendiri dari masyarakat. Bagaimana bentuk penggalian dana tersebut; (1) Dengan mengundang swasta, dalam hal ini korporasi karena merekalah yang punya anggaran. (2) Dengan jalan menaikkan biaya pendidikan karena lembaga pendidikan belum sanggup melakukan diversifikasi penggalian anggaran selain itu.

Kedua, dalam Pasal 3 Ayat 4. Pasal 3 Ayat 4 RUU BHP sangat jelas bahwa semangat utama dari UU ini adalah swastanisasi pendidikan (baca;komersialisasi) karena negara dihapuskan tanggung jawabnya dan selanjutnya diserahkan dalam mekanisme pasar. Posisi yayasan dalam lembaga BHP akan dilebur dengan badan yang disebut Majelis Wali Amanat (WMA), didalamnya adalah perwakilan anggota masyarakat (funding).

Ketiga, Mutu pendidikan akan sangat buruk karena orientasi pendidikan adalah labour market, sehingga jurusan, program studi, dan spesialisasi keilmuan sekedar disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ini semakin meneguhkan pendapat bahwa pendidikan hanya mencetak orang untuk menjadi robot perusahaan industrialis. Di kampus-kampus yang sudah menjalankan konsep BHP, didirikan lembaga yang bernama University Research, yang hak paten penemuannya akan dibeli oleh korporasi.

Daftar Bacaan:

Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today), Penerjemah Ali Noerzaman, (Yogyakarta : Penerbit Qalam), 2004

Effendi, Sofian, "Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi", Seputar Indonesia, 12-13 Maret 2007

Eko Budihardjo, Menyongsong Undang-Undang BHP, Kompasonline , 8 Desember 2007

Li Lanqing, Education For 1.3 Billion. Beijing: Foreign Language Teaching & Research Press, China, 2005

Mugasejati, Nanang Pamuji & Martanto, Ucu (Eds), Kritik Globalisasi & Neoliberalisme, (Yogyakarta : Fisipol UGM), 2006

Prasetyantoko, A., Arsitektur Baru Ekonomi Global, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001).

Slaughter & Leslie , Academic Capitalism: Politics, Policies, and The Entrepreneurial University. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1999

Wibowo I., "Pendahuluan" dalam Wibowo, I & Wahono, Francis (Eds), Neoliberalisme, (Yogyakarta : Cinde Laras Pustaka Rakyat Cerdas), 2004.

Yurino, Ari, Privatisasi Dunia Pendidikan: Hancurnya Pendidikan Bangsa, http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1533&post=3

--------, Higher Ed Ic. dalam The Economist, September 10th 2005



[1] Klerk, The Uses Of University, p. 6

[2] Sejarah membuktikan bahwa suatu negara akan dapat menyelenggarakan suatu pemerintahan demokratis bila sebagian besar rakyatnya sejahtera dan terdidik, dan bila yang terjadi sebaliknya yaitu mayoritas rakyat miskin dan tidak berpendidikan yang terjadi oligarkhi bahkan terjadi tirani, lihat The US Declaration of Independence, July 4, 1776 dan lihat juga Soedijarto, Otonomi Daerah dan Maknanya bagi Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Pelaksanaan Program Wajib Belajar yang Relevan & Bermutu, (Jakarta: Makalah Dialog Nasional Ambivalensi Otonomi Pendidikan Nasional, PPs UNJ, tanggal 12 Desember 2007), hal. 6

[3] ----- Higher Ed Inc: Universities have become much more businesslike, but they are still doing the same old things dalam The Economist, September 10th 2005, hal 19.

[4] ----- The Brains Business dalam The Economist, September 10th 2005, hal. 3

[5] Ibid. hal. 3

[6] Adalah International Policy Analyst pada Central European University (CEU), Hungary

[7] Edi Suharto, Bahaya Sosial Privatisasi Pendidikan (Relawan_Net Jaringan Relawan Indonesia - Bahaya Sosial Privatisasi Pendidikan - Pendidikan.htm) didownload pada tanggal 2 Januari 2008

[8] Loc. Cit.

[9] Lihat Andriy Ariesson Hp, BHP, Solusi Masalah Pendidikan Kita?, www.thecampus.org, May 3, 2007

[10] Li Lanqing, Education For 1.3 Billion, (Beijing: Foreign Language Teaching & Research Press, 2005), hal. 50

[11] Ibid. hal. 51

[12] 1 Yuan = Rp 1.283,58 (SK Menkeu RI No. 875/KM/.1/2007)

[13] Ibid. hal. 44

[14] 1 dolar AS = Rp 9.412,- (SK Menkeu RI No. 875/KM/.1/2007)

[15] ---- Head in Clouds dalam The Economist, September 10th 2005, hal. 10

[16] Yosal Iriantara, Pemimpin Dulu Baru Pendidikan, Kompas, Jumat, 20 Juli 2007

[17] Lihat Soemarso, Teori-teori Ekonomi, (Yogyakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (LPFE) UGM, 1999), hal. 4

[18] Lihat www.setjen.depdiknas.go.id

[19] Slaughter & Leslie (1999) : Academic Capitalism: Politics, Policies, and The Entrepreneurial University. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, h. 122.

[20] Urgensitas peranan perguruan tinggi dalam mempersiapkan daya saing bangsa memasuki era persaingan global. Tergugah oleh kondisi kebanyakan kondisi pendidikan tinggi di Indonesia yang kian tertinggal bahkan terasing dari kebutuhan dan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya, diyakini perguruan tinggi memerlukan otonomi dan independensi untuk dapat memulihkan perannya. Semangat itu pun tampak dalam perumusan Program Jangka Panjang Pendidikan Tinggi atau yang biasa dikenal dengan Higher Education Long Term Strategy (HELTS). Jika pada kurun waktu 1975 – 1985 (HELTS I) dan kurun waktu 1986-1995 (HELTS II), penekanan Program untuk Program Jangka Panjang (PJP) masih fokus pada penciptaan nuansa akademik dan manajemen organisasi yang professional yang diantaranya didesain melalui Sistem Akademik & Profesi (A Dual-System Academic & Professional) berikut dengan peningkatan kualitas (improvement of quality)-nya, maka pada kurun waktu 1996-2005 (HELTS III), program untuk PJP telah mengarah pada penciptaan Paradigma Baru dalam Manajemen Pendidikan Tinggi (New Paradigm in Higher Education Management) yang lebih dipertegas lagi dengan HELTS IV (2003-2010), dimana program untuk PJP diarahkan untuk menciptakan persaingan antar PT di dalam negeri (The Nation’s Competitiveness), menghidupkan semangat otonomi, serta penyehatan ke-Organisasian (Organizational Health). Lihat Program Jangka Panjang Pendidikan Tinggi www.depdiknas.go.id.



[21] Slaughter and Leslie, opcit h. 113

[22] Kini ada tujuh perguruan tinggi negeri yang telah menjadi BHMN: UI, ITB, UGM, IPB, UPI, USU, dan terakhir Universitas Airlangga.

Pendidikan Persekolahan Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

A. Pendahuluan

Bagi bangsa Indonesia, pendidikan untuk melahirkan sumber daya yang berkualitas adalah cita-cita luhur yang sudah dicanangkan oleh founding fathers (pendiri bangsa) ini, yang tertuang dalam UUD 1945, yakni perlu diselenggarakannya “satu sistem pengajaran nasional” dan “dimajukannya kebudayaan nasional Indonesia” serta tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” .[1]

Sistem persekolahan pada dasarnya adalah konsekuensi dari proses industrialisasi dan urbanisasi yang menjadikan pendidikan persekolahan (school education) sebagai tiang pembangunan negara peradaban (civilizational state),[2] maka pendidikan suatu negara merupakan suatu gerakan pendidikan yang mengiringi gerakan negara kebangsaan seperti di Eropa, terutama Jerman. Hal ini dikemukakan John Dewey yang mengatakan:

“under the influence of German thought ini particular, education become a civic function and the civic function was identified with the realization of the ideal of the national state.”[3]

Ungkapan Dewey tersebut, mengisyaratkan bahwa tidak ada jalan lain, agar suatu negara maju, terkecuali memajukan pendidikannya. Amerika Serikat sebagai sebuah negara maju, agar dapat bersaing di era globalisasi, Allan Green Span--pun menyarankan:

“For American, opening our border to the world’s skilled worked force education reform must be higher on the policy agenda”[4]

Beberapa argumentasi di atas, memberi indikasi bahwa masalah pendidikan persekolahan untuk peningkatan sumber daya manusia, merupakan isu kritis dalam pendidikan yang layak untuk dibahas dalam kerangka optimalisasi peran lembaga persekolahan dan peningkatan kualitas SDM untuk tenaga pembangunan bangsa ini.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan pemikiran yang menawarkan konsep-konsep peningkatan kualitas SDM pada berbagai lembaga persekolahan dan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam memasuki era globalisasi dewasa ini.

B. Peran Pendidikan (Persekolahan) dalam Menyiapkan SDM Berkualitas

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas manajemen pendidikan. Berkaitan dengan masalah ini, Engkoswara menyebutkan bahwa:

“Manajemen Pendidikan yang diharapkan menghasilkan pendidikan yang produktif, yaitu efektif dan efisien, memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital dalam berbagai dimensi kehidupan yang berlaku untuk kurun waktu yang cukup di mana manusia hidup.”[5]

Menghasilkan kualitas pendidikan yang mempunyai nilai tambah yang dihasilkan oleh persekolahan, tentunya diperlukan sebuah rekayasa sosial budaya pada setiap peserta didik. Karenanya sistem pendidikan nasional hendaknya mengupayakan terselenggaranya proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuan sehingga bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Menurut Soedijarto, sesungguhnya sistem pendidikan kita sudah mengarah kepada sistem persekolahan, seperti dianut oleh negara lain, terutama Inggris, yang dalam prakteknya cenderung mengikuti Amerika Serikat, pada UU Sisdiknas no. 2/1989[6]. Namun sayang belum sempat terjemah secara baik sudah diganti pada UU Sisdiknas no. 20/2003.

Mengenai relevansi pendidikan dalam arti adanya kesepadanan sudah sejak lama ditawarkan Djoyonegoro dalam bentuk link and match,[7] pada kenyataannya pendidikan telah sesuai dengan keperluan masyarakat yang sedang membangun. Pendidikan sampai saat ini dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan SDM. SDM lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Manusia akan dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Adalah sebuah kewajiban suatu bangsa untuk mengembangkan kemampuannya dan sumber daya manusianya, seperti yang dikemukakan oleh Harbison dan Myers pada tahun 1965 lalu, sebagai berikut:

In the final analysis, the wealth of a country is based upon its power to develop and to effectively utilize the innate capacity of its people. The economic development of nations, therefore, is ultimately the result of human effort. It takes skilled human agents to discover and exploit natural resources to mobilize capital, to develop technology, to produce goods, and carry on trade. Indeed, if a country is unable to develop its human resource, it cannot build anything else, whether it be a modern political system, a sense of national unity, or a prosperous economy.[8]

Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas betapa pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional (otonomi daerah), nasional, maupun internasional (global).

Pengembangan SDM adalah proses sepanjang hayat yang meliputi berbagai bidang kehidupan, terutama dilakukan melalui pendidikan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, peningkatan kualitas SDM lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas proses produksi dan mempertahankan keseimbangan ekonomi.

Berbagai fenomena kehidupan dalam segala dimensi, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik yang terjadi di sekitar kita menunjukkan gambaran yang semakin jelas bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki akhirnya akan menjadi tidak berarti apabila kita tidak mampu memanfaatkannya. Hal ini bermula dari persoalan rendahnya kualitas SDM.

Tinggi rendahnya kualitas SDM sebagai tenaga pembangunan antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok. Permasalahan ini akan dapat di atasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan atau kualitas lembaga pendidikan.

Sanusi mengemukakan ”Jika abad silam disebut abad kualitas produk/jasa, maka masa yang akan datang merupakan abad kualitas SDM. SDM yang berkualitas dan pengembangan kualitas SDM bukan lagi merupakan isu atau tema-tema retorik, melainkan merupakan taruhan atau andalan serta ujian setiap individu, kelompok, golongan masyarakat, dan bahkan setiap bangsa.”[9]

Sehubungan dengan pengembangan SDM untuk peningkatan kualitas tenaga pembangunan, pengembangan SDM berkualitas adalah proses kontekstual, sehingga pengembangan SDM melalui upaya pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan manusia yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan dunia kerja pada saat ini, melainkan juga manusia yang mampu, mau, dan siap belajar sepanjang hayat.[10]

Program peningkatan kualitas SDM melalui lembaga persekolahan akan memberi manfaat pada organisasi berupa produktivitas, moral, efisiensi, efektivitas, dan stabilitas organisasi dalam mengantisipasi lingkungan, baik dari dalam maupun ke luar organisasi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Perencanaan SDM yang berkualitas, dalam Malaysia’s 2020 misalnya, merumuskan beberapa kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat global yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kualitas SDM. Kecenderungan tersebut adalah: (1) Dibandingkan dengan dasawarsa 1980-an dan 1990-an, tiga dasawarsa mendatang diperkirakan akan terjadi eksplosi yang hebat, terutama yang menyangkut teknologi informasi dan bioteknologi. Dalam konteks peningkatan kualitas SDM, implikasi yang dapat diangkat adalah para ilmuwan harus bekerja dalam pendekatan multidisipliner dan adanya program pendidikan berkelanjutan (S2/S3), dan (2) Eksplosi teknologi komunikasi yang semakin canggih dapat mempersingkat jarak dan mempercepat perjalanan. Hal ini akan membuat bangsa yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang relevan dan menguasai teknologi baru secara substantif mampu meningkatkan produktivitasnya.[11]

Hasil pemikiran di atas menghadapkan kita pada arah, tantangan, dan tuntutan umum lembaga persekolahan dalam kehidupan abad ke-21 sebagai masa depan suatu lembaga yang berkualitas. Sehubungan dengan masalah ini, Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai salah satu LPTK di Indonesia, membuat kajian tentang arah, tantangan, dan tuntutan abad ke-21 dalam peningkatan kualitas SDM. Hasil dari kajian tersebut adalah sebagai berikut[12]:

1. Pendidikan adalah modal dasar pembangunan bangsa yang terarah pada upaya memberdayakan seluruh potensi manusia Indonesia, baik yang menyangkut nilai-nilai intrinsik, instrumental maupun transendental;

2. Pendidikan mencakup target khalayak yang amat luas yang mengandung sasaran, tujuan, dan kepentingan yang berbeda-beda dan menuntut suasana yang bervariasi serta multymethods dan multymedia;

3. Fungsi pendidikan akan terarah pada upaya mendorong orang untuk belajar aktif dan memberdayakan semua potensi yang ada pada dirinya;

4. Produk pendidikan yang berwujud SDM harus menampilkan kualitas yang mandiri dan mengandung keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional;

5. Kualitas organisasi (lembaga/sekolah), kualitas manajemen, dan kualitas kepemimpinan menjadi tuntutan yang semakin luas, terbuka, dan menghendaki ketertiban pada semua unsur yang terarah untuk mencapai pendidikan yang berkualitas pada gilirannya akan mencapai kualitas SDM yang makin baik dan merata; dan

6. Pengembangan sikap sadar teknologi dan sains dan peningkatan kualitas diri para pendidik dan staf adalah hal yang mutlak perlu ditanamkan dan akan digunakan sebagai sarana dalam menyiapkan SDM yang berwawasan teknologi dan memiliki kesiapan belajar sepanjang hayat.

Program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akan memberikan manfaat pada lembaga berupa produktivitas, moral, efisiensi kerja, stabilitas, serta fleksibilitas lembaga dalam mengantisipasi lingkungan, baik dari dalam maupun ke luar lembaga yang bersangkutan. Fungsi dan orientasi pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM telah dibuat dalam suatu kebijakan Depdiknas dalam tiga strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu: (1) pemerataan kesempatan pendidikan, (2) peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan, dan (3) peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Untuk melaksanakan ketiga strategi pokok pembangunan pendidikan tersebut di atas, seyogianya dilihat bagian-bagian sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan orientasi masing-masing dan dijabarkan dalam rencana dan prioritas pembangunan pendidikan.

Titik tolak pemikiran mengenai orientasi pendidikan nasional paling tidak adalah: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mempersiapkan SDM yang berkualitas, terampil, dan ahli yang diperlukan dalam proses memasuki era globalisasi, dan (3) membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sangat penting dilaksanakan, seperti harapan Presiden Soekarno sang “Proklamator” pada tanggal 17 Agustus 1957, dalam Pidato Tahun Ketentuan, seperti di kutip Soedijarto, dalam kalimat berikut.

“semula kita mencita-citakan bahwa dalam kebebasan dan kemerdekaan kita akan dapat mengembangkan segala daya-cipta kita untuk membangun sehebat-hebatnya, membangun satu pemerintah nasional yang kokoh-kuat, membangun satu angkatan perang nasional yang kokoh-kompak, membangun satu industri modern yang sanggup mempertinggi tarap hidup rakyat kita, membangun satu pertanian modern guna mempertinggi hasil bumi, membangun satu sistem pendidikan dan kebudayaan yang menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia.[13]

C. Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Peningkatan Kualitas SDM Era Globalisasi

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, terlebih lagi dalam menuju era globalisasi, dituntut agar mampu menghadapi persaingan yang makin kompetitif, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu cara untuk mengantisipasi persaingan yang makin kompetitif tersebut tentunya melalui peningkatan kualitas SDM yang komprehensif melalui pendidikan. Dalam “Deklarasi Pendidikan Untuk Semua” yang dikumandangkan pada tahun 1990 di Jomtien, Thailand, memberikan gambaran yang jelas, pentingnya setiap orang menguasai pengetahuan dan alat belajar dalam memasuki abad ke-21, untuk:

1. Dapat bertahan hidup (survive);

2. Dapat mengembangkan dirinya secara optimal;

3. Dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakatnya;

4. Dapat memperoleh pekerjaan yang bermartabat;

5. Dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi; dan

6. Dapat belajar sepanjang hayat.[14]

Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi era globalisasi telah merencanakan peningkatan kualitas SDM secara konseptual. Hal ini dituangkan dalam Propenas sejak tahun 2005 yang berbunyi “Peningkatan kualitas SDM sebagai pelaku utama pembangunan yang mempunyai kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan tetap dilandasi oleh motivasi serta kendali keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Globalisasi makin mendorong peluang terbukanya pasar internasional; bagi produk barang dan jasa (pendidikan).”

Dalam kerangka menghadapi globalisasi ini, maka tidak kita kembali menengok pada UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, yang menetapkan standar nasional pendidikan, pada saat sama juga ada ketentuan agar “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional.[15]

Mengutip pendapat Siagian bahwa SDM abad ke-21 ditandai oleh “Salah satu segi kehidupan yang timbul ke permukaan dewasa ini dengan gaung yang lebih kuat dibandingkan masa lalu adalah peningkatan kualitas hidup umat manusia. Kualitas hidup pada dasarnya bermuara pada pengakuan atas harkat dan martabat manusia.”[16]

Jelaslah bahwa untuk melaksanakan tugas di masa depan diperlukan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas adalah yang terus-menerus menimba ilmu dengan tidak memikirkan usia, diharapkan pula, makin tua usia SDM tersebut, makin matang pula cara berpikirnya, ini dibantu oleh pengalaman yang banyak, akan sangat bermanfaat untuk membangun bangsa Indonesia ke depan.

Dalam konteks SDM sebagai tenaga pembangunan, SDM terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kualitatif dan dimensi kuantitatif. Dimensi kualitatif adalah terdiri atas prestasi tenaga kerja yang memasuki dunia kerja dalam jumlah waktu belajar, sedangkan dimensi kuantitatif mencakup berbagai potensi yang terkandung pada setiap manusia, antara lain pikiran (ide), pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memberi pengaruh terhadap kapasitas kemampuan manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang produktif. Jika pengeluaran untuk meningkatkan kualitas SDM ditingkatkan, nilai produktivitas dari SDM tersebut akan menghasilkan nilai balik (rate of return) yang positif.[17]

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui dunia persekolahan perlu diadakan beberapa pendekatan, yaitu:[18]

a. Pendekatan Religius. Dalam konteks ini perlu disusun kurikulum dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan kurikulum yang bernuansa religius. Bergerak dari kurikulum sekolah yang bernuansa religius, dengan proses pendidikan yang religius, akan dihasilkan output yang sama pula. Output pendidikan tersebut akan melahirkan SDM yang religius dan dapat mengisi setiap lowongan kerja/jabatan yang ada, sehingga diharapkan setiap lini akan menghasilkan pekerjaan yang halal/bebas korupsi..

b. Pendekatan Politik. Telah umum diketahui bahwa terlepas dari sistem politik yang dianut oleh suatu negara, salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks kehidupan kenegaraan, kesejahteraan masyarakat tidak lagi dibatasi pada kesejahteraan fisik yang terwujud pada kemakmuran ekonomi yang semakin merata, tetapi juga kesejahteraan mental spiritual. Bahkan, kesejahteraan dimaksud dewasa ini sering dikaitkan dengan kualitas hidup umat manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya yang tidak hanya diikuti, akan tetapi juga dijunjung tinggi.

c. Pendekatan Ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan seakan-akan tak kunjung reda di negara kita berdampak sangat buruk bagi peningkatan kualitas SDM. Banyak anggota masyarakat (SDM) yang merupakan aset suatu negara tidak dapat melanjutkan studi (pendidikan) ke jenjang lebih tinggi karena ketidakmampuan ekonominya. Hal ini akan dapat diatasi apabila pengambil kebijakan dalam mengelola pembiayaan pendidikan lebih arif dan bijaksana dalam mengelola biaya pendidikan yang tersedia.

d. Pendekatan Hukum. Salah satu indikator kehidupan masyarakat modern adalah makin tingginya kesadaran anggota masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara kewajiban dan hak masing-masing. Instrumen utama untuk menjamin keseimbangan tersebut adalah kepastian hukum. Kualitas SDM dapat ditingkatkan dengan mematuhi hukum-hukum yang berlaku di negaranya. Dengan mematuhi hukum termasuk peraturan-peraturan di tempat ia bekerja, sehingga pelanggaran jarang terjadi atau bahkan tidak terjadi, kualitas SDM akan meningkat.

e. Pendekatan Sosio-Kultural. Nilai-nilai budaya menentukan baik atau tidak baik dan benar atau salah. Dalam peningkatan kualitas SDM, nilai sosio-kultural merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Seseorang (SDM) akan malu berbuat tidak baik karena masyarakat akan menilainya dan bahkan mengucilkannya jika seseorang terbukti berbuat hal-hal yang berbenturan dengan adat istiadat (budaya) suatu kelompok. Oleh sebab itu, budaya malu itu perlu di pupuk. Peningkatan kualitas tidak dapat dilakukan jika tidak ada yang mengikutinya.

f. Pendekatan Administratif/Manajerial. Salah satu ciri yang menonjol di abad ini adalah terciptanya berbagai jenis organisasi. Oleh sebab itu, manusia modern sering disebut manusia organisasional yang menjadi fokus administratif/manajerial. Apabila suatu pekerjaan dilaksanakan secara administratif/manajerial, maka efektivitas, efisiensi, dan produktivitas akan dapat dicapai dengan mudah. Dengan demikian, kualitas pun akan meningkat. Di dalam proses manajemen diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Apabila ketiga proses ini diikuti dengan benar, peningkatan kualitas akan dapat dicapai. Salah satu filsafat manajemen adalah mengurangi ketidakpastian. Jika memang itu benar, kualitas akan dapat ditingkatkan. Manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya, baik SDM maupun sumber daya lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, penataan manajemen pendidikan sangat diperlukan dalam mencapai kualitas pendidikan yang akan berdampak positif pada peningkatan kualitas SDM.

Dalam kerangka meningkatkan kualitas SDM, maka pendidikan nasional diharapkan membangun makna peradaban baru yang diharapkan semua pihak. Lembaga pendidikan sekolah dapat berusaha mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan memiliki oto­ritas penuh untuk melaksanakan pilihan-pilihan usaha yang paling tepat. Kurikulum pendidikan yang memiliki standar khusus dikem­bangkan oleh setiap lembaga pendidikan sekolah sesuai dengan ke­butuhan yang ada. Guru adalah pribadi yang mandiri, ia memiliki sejumlah kemampuan untuk berinovasi, berinteraksi dengan siswa dengan segenap kemampuannya (akademis, etika, dan moral) guna menghasilkan jenis-jenis pilihan yang paling tepat dan cerdas.[19]

Keunggulan sistem pendidikan nasional (persekolahan) justru terletak pada tanggung jawab yang tinggi pada pemerintah, tingkat maturasi masyarakat sendiri, kemampuan untuk merekonstruksi tuntutan baru di masyarakat dan mendekon­struksi praktik pendidikan yang tidak relevan. Pada akhirnya maka dapat diperoleh sumber daya manusia yang kualitas demi jaya dan berkembangkan komunitas bangsa Indonesia dalam percaturan dunia.

D. Catatan Akhir

Dari serangkaian uraian dan analisis tentang “Pendidikan Persekolahan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia” dapat ditarik beberapa catatan akhir, sebagai berikut:

1. Dunia persekolahan atau lembaga-lembaga pendidikan merupakan mesin produk SDM yang berkualitas. SDM merupakan suatu topik yang tak pernah habis dibicarakan. Secanggih apa pun teknologi yang dihasilkan, SDM-lah yang memegang peranan penting. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas SDM merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, baik dalam menuju era globalisasi maupun dalam kerangka otonomi daerah dan berlangsung terus-menerus.

2. Perbaikan sistem persekolahan dalam hal ini manajemen lembaga pendidikan dan proses pembelajaran pada tingkat dasar, menengah dan Pendidikan berkelanjutan (S2/S3) merupakan salah satu alternatif dalam peningkatan kualitas SDM. Berbagai pendekatan perlu dilakukan agar peningkatan kualitas SDM ini terlaksana dengan baik dan cepat, sehingga terwujud tenaga pembangunan yang berkualitas. Semoga.

Disadari bahwa tulisan ini masih belum spesifik dalam pembahasannya dan cenderung melebar, namun demikian mudah-mudahan cukup memadai sebagai pijakan awal dalam mengurai kompleksitas lembaga pendidikan kita, akhirnya mohon maaf atas kekurangannya, atas saran dan kritik sebelumnya diucapkan terima kasih.

Bahan Bacaan

Allan Green Span, (2007). The Age of Turbulence, New York: The Macmillan

Anonim (2003). Kebijakan Pengembangan UPI Bandung 2003-2007. Bandung: UPI Bandung

Anonim, (1990). Deklarasi Pendidikan Untuk Semua, Jomtien:UNESCO

Depdiknas. (2005). Kebijaksanaan di Bidang Pendidikan Dasar. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.

Dewey, John. (1964) Democracy and Education, New York: The Macmillan Co.,

Djojonegoro, Wardiman. (1995). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan. Jakarta: Depdikbud.

Engkoswara. (2001). Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah. Bandung:Yayasan Amal Keluarga.

Fattah, Nanang. (2000). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Harbison, F. & Myers, Charles A. (1965) Manpower and Education: Country Studies ini Economic Development, (New York: Mc Graw-Hill Book Co.

Kartadinata, Sunaryo. (2006). Pendidikan dan Pengembangan SDM Bermutu Memasuki Abad XXI. Purwokerto: Makalah Konvensi.

Sanusi, Achmad. (1998). Pendidikan Alternatif. Bandung:Program Pascasarjana dan PT Grafindo Media Pratama.

Siagian, Sondang P. (1998). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Bumi Aksara.

Soedijarto, (2007) Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Mohammad Ali, dkk (editor)) Bandung: Pedagogiana Press, 2007

--------------,(2005). dalam Kemampuan Profesionalisme Guru dan Kemampuan Akademik Guru yang Sesuai Dengan Upaya Peningkatan Relevansi dan Mutu Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Pendanaanya. Bukit Tinggi: Makalah Seminar International dan Pertemuan FIP/JIP se-Indonesia”, tanggal 12-14 September 2005.

--------------,(2007). Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional (Pokok-Pokok Materi Pertemuan ISPI, tanggal 23 Oktober 2007).

--------------,(2007). Otonomi Daerah dan Maknanya bagi Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional melalui Pelaksanaan Program Wajib Belajar yang Relevan dan Bermutu, (Jakarta: Makalah Dialog Nasional Ambivalensi Otonomi Pendidikan Nasional, UNY, 12 Desember 2007.

Sutermeister, Robert A. 1976. People and Productivity. Tokyo: Mc Graw-Hill Books Company.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Otonomi Daerah.

Yehudi A. Cohen (1970) “Schools and Civilizational States”, dalam buku The Social Sciences and The Comparative Study of Educational System (Fischer Edit)



[1]Lihat Soedijarto, Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional (Pokok-Pokok Materi Pertemuan ISPI, tanggal 23 Oktober 2007).

[2] Lihat pendapat Yehudi A. Cohen dalam “Schools and Civilizational States”, dalam buku The Social Sciences and The Comparative Study of Educational System (Fischer Edit) p. 56-57, Lihat juga Soedijarto, Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Bandung: Pedagogiana Press, 2007), hal. 997.

[3] Dewey, John. Democracy and Education, (New York: The Macmillan Co., 1964), p. 93

[4] Lihat Allan Green Span, The Age of Turbulence, (2007)

[5]Engkoswara, Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah. (Bandung: Yayasan Amal Keluarga, 2001), hal. 5

[6] Pada UU No. 2/1989, pasal 13 ayat 1, pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 1, dengan sangat jelas menetapkan peranan masing-masing jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai PT, lihat penjelasan dengan sangat menarik oleh Soedijarto, Otonomi Daerah dan Maknanya bagi Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional melalui Pelaksanaan Program Wajib Belajar yang Relevan dan Bermutu, (Jakarta: Makalah Dialog Nasional Ambivalensi Otonomi Pendidikan Nasional, UNY, 12 Desember 2007, hal.12-13.

[7] Lihat penjelasan ini lebih jauh Djojonegoro, Wardiman. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan. (Jakarta: Depdikbud, 1995:5)

[8] Harbison, F. & Myers, Charles A. Manpower and Education: Country Studies ini Economic Development, (New York: Mc Graw-Hill Book Co.,1965), p. IX.

[9] Sanusi, Achmad. Pendidikan Alternatif. (Bandung: Program Pascasarjana dan PT Grafindo Media Pratama, 19980, 7

[10]Kartadinata, Sunaryo. Pendidikan dan Pengembangan SDM Bermutu Memasuki Abad XXI. Purwokerto: Makalah Konvensi, 2006), hal. 6

[11] Ibid, hal. 7

[12] Kebijakan Pengembangan UPI Bandung 2003-2007.( Bandung: .UPI Bandung 2003: 9)

[13]Soedijarto, Pendidikan dalam Sistem …loc cit, hal. 1012.

[14] Deklarasi Pendidikan Untuk Semua, UNESCO, Jomtien, 1990

[15] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50, ayat 3.

[16] Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta:Bumi Aksara, 1998), hal. 96

[17]Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000), hal. 6

[18] Siagian, Sondang P, loc cit, hal. 8-9

[19]Penjelasan profesionalisme guru ini, secara panjang lebar dikemukakan Soedijarto, dalam Kemampuan Profesionalisme Guru dan Kemampuan Akademik Guru yang Sesuai Dengan Upaya Peningkatan Relevansi dan Mutu Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Pendanaanya. (Bukit Tinggi: Makalah Seminar International dan Pertemuan FIP/JIP se-Indonesia”, tanggal 12-14 September 2005).