Senin, 26 Januari 2009

Pendidikan Persekolahan Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

A. Pendahuluan

Bagi bangsa Indonesia, pendidikan untuk melahirkan sumber daya yang berkualitas adalah cita-cita luhur yang sudah dicanangkan oleh founding fathers (pendiri bangsa) ini, yang tertuang dalam UUD 1945, yakni perlu diselenggarakannya “satu sistem pengajaran nasional” dan “dimajukannya kebudayaan nasional Indonesia” serta tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” .[1]

Sistem persekolahan pada dasarnya adalah konsekuensi dari proses industrialisasi dan urbanisasi yang menjadikan pendidikan persekolahan (school education) sebagai tiang pembangunan negara peradaban (civilizational state),[2] maka pendidikan suatu negara merupakan suatu gerakan pendidikan yang mengiringi gerakan negara kebangsaan seperti di Eropa, terutama Jerman. Hal ini dikemukakan John Dewey yang mengatakan:

“under the influence of German thought ini particular, education become a civic function and the civic function was identified with the realization of the ideal of the national state.”[3]

Ungkapan Dewey tersebut, mengisyaratkan bahwa tidak ada jalan lain, agar suatu negara maju, terkecuali memajukan pendidikannya. Amerika Serikat sebagai sebuah negara maju, agar dapat bersaing di era globalisasi, Allan Green Span--pun menyarankan:

“For American, opening our border to the world’s skilled worked force education reform must be higher on the policy agenda”[4]

Beberapa argumentasi di atas, memberi indikasi bahwa masalah pendidikan persekolahan untuk peningkatan sumber daya manusia, merupakan isu kritis dalam pendidikan yang layak untuk dibahas dalam kerangka optimalisasi peran lembaga persekolahan dan peningkatan kualitas SDM untuk tenaga pembangunan bangsa ini.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan pemikiran yang menawarkan konsep-konsep peningkatan kualitas SDM pada berbagai lembaga persekolahan dan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam memasuki era globalisasi dewasa ini.

B. Peran Pendidikan (Persekolahan) dalam Menyiapkan SDM Berkualitas

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas manajemen pendidikan. Berkaitan dengan masalah ini, Engkoswara menyebutkan bahwa:

“Manajemen Pendidikan yang diharapkan menghasilkan pendidikan yang produktif, yaitu efektif dan efisien, memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital dalam berbagai dimensi kehidupan yang berlaku untuk kurun waktu yang cukup di mana manusia hidup.”[5]

Menghasilkan kualitas pendidikan yang mempunyai nilai tambah yang dihasilkan oleh persekolahan, tentunya diperlukan sebuah rekayasa sosial budaya pada setiap peserta didik. Karenanya sistem pendidikan nasional hendaknya mengupayakan terselenggaranya proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuan sehingga bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Menurut Soedijarto, sesungguhnya sistem pendidikan kita sudah mengarah kepada sistem persekolahan, seperti dianut oleh negara lain, terutama Inggris, yang dalam prakteknya cenderung mengikuti Amerika Serikat, pada UU Sisdiknas no. 2/1989[6]. Namun sayang belum sempat terjemah secara baik sudah diganti pada UU Sisdiknas no. 20/2003.

Mengenai relevansi pendidikan dalam arti adanya kesepadanan sudah sejak lama ditawarkan Djoyonegoro dalam bentuk link and match,[7] pada kenyataannya pendidikan telah sesuai dengan keperluan masyarakat yang sedang membangun. Pendidikan sampai saat ini dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan SDM. SDM lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Manusia akan dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Adalah sebuah kewajiban suatu bangsa untuk mengembangkan kemampuannya dan sumber daya manusianya, seperti yang dikemukakan oleh Harbison dan Myers pada tahun 1965 lalu, sebagai berikut:

In the final analysis, the wealth of a country is based upon its power to develop and to effectively utilize the innate capacity of its people. The economic development of nations, therefore, is ultimately the result of human effort. It takes skilled human agents to discover and exploit natural resources to mobilize capital, to develop technology, to produce goods, and carry on trade. Indeed, if a country is unable to develop its human resource, it cannot build anything else, whether it be a modern political system, a sense of national unity, or a prosperous economy.[8]

Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas betapa pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional (otonomi daerah), nasional, maupun internasional (global).

Pengembangan SDM adalah proses sepanjang hayat yang meliputi berbagai bidang kehidupan, terutama dilakukan melalui pendidikan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, peningkatan kualitas SDM lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas proses produksi dan mempertahankan keseimbangan ekonomi.

Berbagai fenomena kehidupan dalam segala dimensi, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik yang terjadi di sekitar kita menunjukkan gambaran yang semakin jelas bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki akhirnya akan menjadi tidak berarti apabila kita tidak mampu memanfaatkannya. Hal ini bermula dari persoalan rendahnya kualitas SDM.

Tinggi rendahnya kualitas SDM sebagai tenaga pembangunan antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok. Permasalahan ini akan dapat di atasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan atau kualitas lembaga pendidikan.

Sanusi mengemukakan ”Jika abad silam disebut abad kualitas produk/jasa, maka masa yang akan datang merupakan abad kualitas SDM. SDM yang berkualitas dan pengembangan kualitas SDM bukan lagi merupakan isu atau tema-tema retorik, melainkan merupakan taruhan atau andalan serta ujian setiap individu, kelompok, golongan masyarakat, dan bahkan setiap bangsa.”[9]

Sehubungan dengan pengembangan SDM untuk peningkatan kualitas tenaga pembangunan, pengembangan SDM berkualitas adalah proses kontekstual, sehingga pengembangan SDM melalui upaya pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan manusia yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan dunia kerja pada saat ini, melainkan juga manusia yang mampu, mau, dan siap belajar sepanjang hayat.[10]

Program peningkatan kualitas SDM melalui lembaga persekolahan akan memberi manfaat pada organisasi berupa produktivitas, moral, efisiensi, efektivitas, dan stabilitas organisasi dalam mengantisipasi lingkungan, baik dari dalam maupun ke luar organisasi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Perencanaan SDM yang berkualitas, dalam Malaysia’s 2020 misalnya, merumuskan beberapa kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat global yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kualitas SDM. Kecenderungan tersebut adalah: (1) Dibandingkan dengan dasawarsa 1980-an dan 1990-an, tiga dasawarsa mendatang diperkirakan akan terjadi eksplosi yang hebat, terutama yang menyangkut teknologi informasi dan bioteknologi. Dalam konteks peningkatan kualitas SDM, implikasi yang dapat diangkat adalah para ilmuwan harus bekerja dalam pendekatan multidisipliner dan adanya program pendidikan berkelanjutan (S2/S3), dan (2) Eksplosi teknologi komunikasi yang semakin canggih dapat mempersingkat jarak dan mempercepat perjalanan. Hal ini akan membuat bangsa yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang relevan dan menguasai teknologi baru secara substantif mampu meningkatkan produktivitasnya.[11]

Hasil pemikiran di atas menghadapkan kita pada arah, tantangan, dan tuntutan umum lembaga persekolahan dalam kehidupan abad ke-21 sebagai masa depan suatu lembaga yang berkualitas. Sehubungan dengan masalah ini, Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai salah satu LPTK di Indonesia, membuat kajian tentang arah, tantangan, dan tuntutan abad ke-21 dalam peningkatan kualitas SDM. Hasil dari kajian tersebut adalah sebagai berikut[12]:

1. Pendidikan adalah modal dasar pembangunan bangsa yang terarah pada upaya memberdayakan seluruh potensi manusia Indonesia, baik yang menyangkut nilai-nilai intrinsik, instrumental maupun transendental;

2. Pendidikan mencakup target khalayak yang amat luas yang mengandung sasaran, tujuan, dan kepentingan yang berbeda-beda dan menuntut suasana yang bervariasi serta multymethods dan multymedia;

3. Fungsi pendidikan akan terarah pada upaya mendorong orang untuk belajar aktif dan memberdayakan semua potensi yang ada pada dirinya;

4. Produk pendidikan yang berwujud SDM harus menampilkan kualitas yang mandiri dan mengandung keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional;

5. Kualitas organisasi (lembaga/sekolah), kualitas manajemen, dan kualitas kepemimpinan menjadi tuntutan yang semakin luas, terbuka, dan menghendaki ketertiban pada semua unsur yang terarah untuk mencapai pendidikan yang berkualitas pada gilirannya akan mencapai kualitas SDM yang makin baik dan merata; dan

6. Pengembangan sikap sadar teknologi dan sains dan peningkatan kualitas diri para pendidik dan staf adalah hal yang mutlak perlu ditanamkan dan akan digunakan sebagai sarana dalam menyiapkan SDM yang berwawasan teknologi dan memiliki kesiapan belajar sepanjang hayat.

Program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akan memberikan manfaat pada lembaga berupa produktivitas, moral, efisiensi kerja, stabilitas, serta fleksibilitas lembaga dalam mengantisipasi lingkungan, baik dari dalam maupun ke luar lembaga yang bersangkutan. Fungsi dan orientasi pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM telah dibuat dalam suatu kebijakan Depdiknas dalam tiga strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu: (1) pemerataan kesempatan pendidikan, (2) peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan, dan (3) peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Untuk melaksanakan ketiga strategi pokok pembangunan pendidikan tersebut di atas, seyogianya dilihat bagian-bagian sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan orientasi masing-masing dan dijabarkan dalam rencana dan prioritas pembangunan pendidikan.

Titik tolak pemikiran mengenai orientasi pendidikan nasional paling tidak adalah: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mempersiapkan SDM yang berkualitas, terampil, dan ahli yang diperlukan dalam proses memasuki era globalisasi, dan (3) membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sangat penting dilaksanakan, seperti harapan Presiden Soekarno sang “Proklamator” pada tanggal 17 Agustus 1957, dalam Pidato Tahun Ketentuan, seperti di kutip Soedijarto, dalam kalimat berikut.

“semula kita mencita-citakan bahwa dalam kebebasan dan kemerdekaan kita akan dapat mengembangkan segala daya-cipta kita untuk membangun sehebat-hebatnya, membangun satu pemerintah nasional yang kokoh-kuat, membangun satu angkatan perang nasional yang kokoh-kompak, membangun satu industri modern yang sanggup mempertinggi tarap hidup rakyat kita, membangun satu pertanian modern guna mempertinggi hasil bumi, membangun satu sistem pendidikan dan kebudayaan yang menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia.[13]

C. Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Peningkatan Kualitas SDM Era Globalisasi

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, terlebih lagi dalam menuju era globalisasi, dituntut agar mampu menghadapi persaingan yang makin kompetitif, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu cara untuk mengantisipasi persaingan yang makin kompetitif tersebut tentunya melalui peningkatan kualitas SDM yang komprehensif melalui pendidikan. Dalam “Deklarasi Pendidikan Untuk Semua” yang dikumandangkan pada tahun 1990 di Jomtien, Thailand, memberikan gambaran yang jelas, pentingnya setiap orang menguasai pengetahuan dan alat belajar dalam memasuki abad ke-21, untuk:

1. Dapat bertahan hidup (survive);

2. Dapat mengembangkan dirinya secara optimal;

3. Dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakatnya;

4. Dapat memperoleh pekerjaan yang bermartabat;

5. Dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi; dan

6. Dapat belajar sepanjang hayat.[14]

Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi era globalisasi telah merencanakan peningkatan kualitas SDM secara konseptual. Hal ini dituangkan dalam Propenas sejak tahun 2005 yang berbunyi “Peningkatan kualitas SDM sebagai pelaku utama pembangunan yang mempunyai kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan tetap dilandasi oleh motivasi serta kendali keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Globalisasi makin mendorong peluang terbukanya pasar internasional; bagi produk barang dan jasa (pendidikan).”

Dalam kerangka menghadapi globalisasi ini, maka tidak kita kembali menengok pada UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, yang menetapkan standar nasional pendidikan, pada saat sama juga ada ketentuan agar “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional.[15]

Mengutip pendapat Siagian bahwa SDM abad ke-21 ditandai oleh “Salah satu segi kehidupan yang timbul ke permukaan dewasa ini dengan gaung yang lebih kuat dibandingkan masa lalu adalah peningkatan kualitas hidup umat manusia. Kualitas hidup pada dasarnya bermuara pada pengakuan atas harkat dan martabat manusia.”[16]

Jelaslah bahwa untuk melaksanakan tugas di masa depan diperlukan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas adalah yang terus-menerus menimba ilmu dengan tidak memikirkan usia, diharapkan pula, makin tua usia SDM tersebut, makin matang pula cara berpikirnya, ini dibantu oleh pengalaman yang banyak, akan sangat bermanfaat untuk membangun bangsa Indonesia ke depan.

Dalam konteks SDM sebagai tenaga pembangunan, SDM terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kualitatif dan dimensi kuantitatif. Dimensi kualitatif adalah terdiri atas prestasi tenaga kerja yang memasuki dunia kerja dalam jumlah waktu belajar, sedangkan dimensi kuantitatif mencakup berbagai potensi yang terkandung pada setiap manusia, antara lain pikiran (ide), pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memberi pengaruh terhadap kapasitas kemampuan manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang produktif. Jika pengeluaran untuk meningkatkan kualitas SDM ditingkatkan, nilai produktivitas dari SDM tersebut akan menghasilkan nilai balik (rate of return) yang positif.[17]

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui dunia persekolahan perlu diadakan beberapa pendekatan, yaitu:[18]

a. Pendekatan Religius. Dalam konteks ini perlu disusun kurikulum dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan kurikulum yang bernuansa religius. Bergerak dari kurikulum sekolah yang bernuansa religius, dengan proses pendidikan yang religius, akan dihasilkan output yang sama pula. Output pendidikan tersebut akan melahirkan SDM yang religius dan dapat mengisi setiap lowongan kerja/jabatan yang ada, sehingga diharapkan setiap lini akan menghasilkan pekerjaan yang halal/bebas korupsi..

b. Pendekatan Politik. Telah umum diketahui bahwa terlepas dari sistem politik yang dianut oleh suatu negara, salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks kehidupan kenegaraan, kesejahteraan masyarakat tidak lagi dibatasi pada kesejahteraan fisik yang terwujud pada kemakmuran ekonomi yang semakin merata, tetapi juga kesejahteraan mental spiritual. Bahkan, kesejahteraan dimaksud dewasa ini sering dikaitkan dengan kualitas hidup umat manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya yang tidak hanya diikuti, akan tetapi juga dijunjung tinggi.

c. Pendekatan Ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan seakan-akan tak kunjung reda di negara kita berdampak sangat buruk bagi peningkatan kualitas SDM. Banyak anggota masyarakat (SDM) yang merupakan aset suatu negara tidak dapat melanjutkan studi (pendidikan) ke jenjang lebih tinggi karena ketidakmampuan ekonominya. Hal ini akan dapat diatasi apabila pengambil kebijakan dalam mengelola pembiayaan pendidikan lebih arif dan bijaksana dalam mengelola biaya pendidikan yang tersedia.

d. Pendekatan Hukum. Salah satu indikator kehidupan masyarakat modern adalah makin tingginya kesadaran anggota masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara kewajiban dan hak masing-masing. Instrumen utama untuk menjamin keseimbangan tersebut adalah kepastian hukum. Kualitas SDM dapat ditingkatkan dengan mematuhi hukum-hukum yang berlaku di negaranya. Dengan mematuhi hukum termasuk peraturan-peraturan di tempat ia bekerja, sehingga pelanggaran jarang terjadi atau bahkan tidak terjadi, kualitas SDM akan meningkat.

e. Pendekatan Sosio-Kultural. Nilai-nilai budaya menentukan baik atau tidak baik dan benar atau salah. Dalam peningkatan kualitas SDM, nilai sosio-kultural merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Seseorang (SDM) akan malu berbuat tidak baik karena masyarakat akan menilainya dan bahkan mengucilkannya jika seseorang terbukti berbuat hal-hal yang berbenturan dengan adat istiadat (budaya) suatu kelompok. Oleh sebab itu, budaya malu itu perlu di pupuk. Peningkatan kualitas tidak dapat dilakukan jika tidak ada yang mengikutinya.

f. Pendekatan Administratif/Manajerial. Salah satu ciri yang menonjol di abad ini adalah terciptanya berbagai jenis organisasi. Oleh sebab itu, manusia modern sering disebut manusia organisasional yang menjadi fokus administratif/manajerial. Apabila suatu pekerjaan dilaksanakan secara administratif/manajerial, maka efektivitas, efisiensi, dan produktivitas akan dapat dicapai dengan mudah. Dengan demikian, kualitas pun akan meningkat. Di dalam proses manajemen diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Apabila ketiga proses ini diikuti dengan benar, peningkatan kualitas akan dapat dicapai. Salah satu filsafat manajemen adalah mengurangi ketidakpastian. Jika memang itu benar, kualitas akan dapat ditingkatkan. Manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya, baik SDM maupun sumber daya lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, penataan manajemen pendidikan sangat diperlukan dalam mencapai kualitas pendidikan yang akan berdampak positif pada peningkatan kualitas SDM.

Dalam kerangka meningkatkan kualitas SDM, maka pendidikan nasional diharapkan membangun makna peradaban baru yang diharapkan semua pihak. Lembaga pendidikan sekolah dapat berusaha mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan memiliki oto­ritas penuh untuk melaksanakan pilihan-pilihan usaha yang paling tepat. Kurikulum pendidikan yang memiliki standar khusus dikem­bangkan oleh setiap lembaga pendidikan sekolah sesuai dengan ke­butuhan yang ada. Guru adalah pribadi yang mandiri, ia memiliki sejumlah kemampuan untuk berinovasi, berinteraksi dengan siswa dengan segenap kemampuannya (akademis, etika, dan moral) guna menghasilkan jenis-jenis pilihan yang paling tepat dan cerdas.[19]

Keunggulan sistem pendidikan nasional (persekolahan) justru terletak pada tanggung jawab yang tinggi pada pemerintah, tingkat maturasi masyarakat sendiri, kemampuan untuk merekonstruksi tuntutan baru di masyarakat dan mendekon­struksi praktik pendidikan yang tidak relevan. Pada akhirnya maka dapat diperoleh sumber daya manusia yang kualitas demi jaya dan berkembangkan komunitas bangsa Indonesia dalam percaturan dunia.

D. Catatan Akhir

Dari serangkaian uraian dan analisis tentang “Pendidikan Persekolahan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia” dapat ditarik beberapa catatan akhir, sebagai berikut:

1. Dunia persekolahan atau lembaga-lembaga pendidikan merupakan mesin produk SDM yang berkualitas. SDM merupakan suatu topik yang tak pernah habis dibicarakan. Secanggih apa pun teknologi yang dihasilkan, SDM-lah yang memegang peranan penting. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas SDM merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, baik dalam menuju era globalisasi maupun dalam kerangka otonomi daerah dan berlangsung terus-menerus.

2. Perbaikan sistem persekolahan dalam hal ini manajemen lembaga pendidikan dan proses pembelajaran pada tingkat dasar, menengah dan Pendidikan berkelanjutan (S2/S3) merupakan salah satu alternatif dalam peningkatan kualitas SDM. Berbagai pendekatan perlu dilakukan agar peningkatan kualitas SDM ini terlaksana dengan baik dan cepat, sehingga terwujud tenaga pembangunan yang berkualitas. Semoga.

Disadari bahwa tulisan ini masih belum spesifik dalam pembahasannya dan cenderung melebar, namun demikian mudah-mudahan cukup memadai sebagai pijakan awal dalam mengurai kompleksitas lembaga pendidikan kita, akhirnya mohon maaf atas kekurangannya, atas saran dan kritik sebelumnya diucapkan terima kasih.

Bahan Bacaan

Allan Green Span, (2007). The Age of Turbulence, New York: The Macmillan

Anonim (2003). Kebijakan Pengembangan UPI Bandung 2003-2007. Bandung: UPI Bandung

Anonim, (1990). Deklarasi Pendidikan Untuk Semua, Jomtien:UNESCO

Depdiknas. (2005). Kebijaksanaan di Bidang Pendidikan Dasar. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.

Dewey, John. (1964) Democracy and Education, New York: The Macmillan Co.,

Djojonegoro, Wardiman. (1995). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan. Jakarta: Depdikbud.

Engkoswara. (2001). Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah. Bandung:Yayasan Amal Keluarga.

Fattah, Nanang. (2000). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Harbison, F. & Myers, Charles A. (1965) Manpower and Education: Country Studies ini Economic Development, (New York: Mc Graw-Hill Book Co.

Kartadinata, Sunaryo. (2006). Pendidikan dan Pengembangan SDM Bermutu Memasuki Abad XXI. Purwokerto: Makalah Konvensi.

Sanusi, Achmad. (1998). Pendidikan Alternatif. Bandung:Program Pascasarjana dan PT Grafindo Media Pratama.

Siagian, Sondang P. (1998). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Bumi Aksara.

Soedijarto, (2007) Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Mohammad Ali, dkk (editor)) Bandung: Pedagogiana Press, 2007

--------------,(2005). dalam Kemampuan Profesionalisme Guru dan Kemampuan Akademik Guru yang Sesuai Dengan Upaya Peningkatan Relevansi dan Mutu Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Pendanaanya. Bukit Tinggi: Makalah Seminar International dan Pertemuan FIP/JIP se-Indonesia”, tanggal 12-14 September 2005.

--------------,(2007). Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional (Pokok-Pokok Materi Pertemuan ISPI, tanggal 23 Oktober 2007).

--------------,(2007). Otonomi Daerah dan Maknanya bagi Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional melalui Pelaksanaan Program Wajib Belajar yang Relevan dan Bermutu, (Jakarta: Makalah Dialog Nasional Ambivalensi Otonomi Pendidikan Nasional, UNY, 12 Desember 2007.

Sutermeister, Robert A. 1976. People and Productivity. Tokyo: Mc Graw-Hill Books Company.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Otonomi Daerah.

Yehudi A. Cohen (1970) “Schools and Civilizational States”, dalam buku The Social Sciences and The Comparative Study of Educational System (Fischer Edit)



[1]Lihat Soedijarto, Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional (Pokok-Pokok Materi Pertemuan ISPI, tanggal 23 Oktober 2007).

[2] Lihat pendapat Yehudi A. Cohen dalam “Schools and Civilizational States”, dalam buku The Social Sciences and The Comparative Study of Educational System (Fischer Edit) p. 56-57, Lihat juga Soedijarto, Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Bandung: Pedagogiana Press, 2007), hal. 997.

[3] Dewey, John. Democracy and Education, (New York: The Macmillan Co., 1964), p. 93

[4] Lihat Allan Green Span, The Age of Turbulence, (2007)

[5]Engkoswara, Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah. (Bandung: Yayasan Amal Keluarga, 2001), hal. 5

[6] Pada UU No. 2/1989, pasal 13 ayat 1, pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 1, dengan sangat jelas menetapkan peranan masing-masing jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai PT, lihat penjelasan dengan sangat menarik oleh Soedijarto, Otonomi Daerah dan Maknanya bagi Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional melalui Pelaksanaan Program Wajib Belajar yang Relevan dan Bermutu, (Jakarta: Makalah Dialog Nasional Ambivalensi Otonomi Pendidikan Nasional, UNY, 12 Desember 2007, hal.12-13.

[7] Lihat penjelasan ini lebih jauh Djojonegoro, Wardiman. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan. (Jakarta: Depdikbud, 1995:5)

[8] Harbison, F. & Myers, Charles A. Manpower and Education: Country Studies ini Economic Development, (New York: Mc Graw-Hill Book Co.,1965), p. IX.

[9] Sanusi, Achmad. Pendidikan Alternatif. (Bandung: Program Pascasarjana dan PT Grafindo Media Pratama, 19980, 7

[10]Kartadinata, Sunaryo. Pendidikan dan Pengembangan SDM Bermutu Memasuki Abad XXI. Purwokerto: Makalah Konvensi, 2006), hal. 6

[11] Ibid, hal. 7

[12] Kebijakan Pengembangan UPI Bandung 2003-2007.( Bandung: .UPI Bandung 2003: 9)

[13]Soedijarto, Pendidikan dalam Sistem …loc cit, hal. 1012.

[14] Deklarasi Pendidikan Untuk Semua, UNESCO, Jomtien, 1990

[15] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50, ayat 3.

[16] Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta:Bumi Aksara, 1998), hal. 96

[17]Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000), hal. 6

[18] Siagian, Sondang P, loc cit, hal. 8-9

[19]Penjelasan profesionalisme guru ini, secara panjang lebar dikemukakan Soedijarto, dalam Kemampuan Profesionalisme Guru dan Kemampuan Akademik Guru yang Sesuai Dengan Upaya Peningkatan Relevansi dan Mutu Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Pendanaanya. (Bukit Tinggi: Makalah Seminar International dan Pertemuan FIP/JIP se-Indonesia”, tanggal 12-14 September 2005).

Tidak ada komentar: